Menu Home

KEDUDUKAN DAN KEWEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Abstrak – Peradilan Agama telah ada di Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, ia teah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim. Perubahan zaman telah membawa pasang surut perkembanganya hingga Indonesia merdeka. Ia disyahkan sebagai bagian dari sistem peradilan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Walaupun mengalami berbagai tantangan, namun PA masih bisa eksis hingga saat ini. Beralihnya PA menjadi bagian dari Mahkamah Agung memiliki dapak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah ia tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai induknya, sementara dampak positifnya adalah secara langsung PA telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia.Saat ini kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam masalah Nikah, Thalak, cerai dan rujuk saja. Ia juga mengadili masalah persengketaan ekonomi syariah di Indonesia. Berkembangnya ekonomi syariah menjadikan PA semakin memiliki prospek di masa yang akan datang.

PDF

RUJUKAN

  1. Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  2. Gunaryo, Achmad. 2006. Pergumulan Politik Dan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  3. Halim, Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  4. Jalil, Basiq. 2006. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
  5. Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. Peradilan Agama Di Indonsia. Yogyakarta: Pustaka
  6. http://www.pa-negara.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat
  7. Abdul Manan, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi. Kepanitraan, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
  11. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970  Tetang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

 

 

 

 

Categories: Perkahwinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *