Menu Home

Regulasi dan Fenomena Perwakafan di Indonesia

Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan dimensi ijtima’iyyah. Dimensi ubudiyah wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ta’ala, sementara dimensi ijtimaiyyah adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Syariat wakaf telah ada sejak sejak munculnya Islam, terutama ketika Nabi dan para shahabatnya berhijrah ke Madinah. Tercatat bahwa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam adalah orang yang pertama mewakafkan kebun kurmanya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar serta shahabat Nabi yang lainnya. Dari segi sosial ekonomi wakaf adalah salah satu dari pranata sosial Islam khususnya di bidang ekonomi. Ia menjadi bagian dari perhatian Islam terhadap kebutuhan masyarakat umum. Hal ini telah dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan yang memerlukan adanya dana yang banyak dan terus-menerus. Sejak zaman Daulah Ummayah, Abbasiyah hingga Daulah Utsmaniyyah wakaf menjadi instrument penting dalam system pemerintah, ia menjadi jembatan penghubung antara si kaya dan si miskin sehingga tidak terjadi perbedaan yang tajam di antara mereka. Selain itu wakaf juga menjadi roda penggerak bagi perekonomian masyarakat. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi tercatat sebagai pemimpin yang berhasil mengoptimalkan wakaf sebagai sumber keuangan negara dan sarana untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.  Jika pada awal Islam hingga akhir abad 20 wakaf hanya dalam bentuk tanah, masjid, madrasah dan sarana ibadah lainnya, maka saat ini inovasi terhadap wakaf terus berkembang. Misalnya dengan adanya wakaf tunai (cash waqf) yang dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia dan Tabung Wakaf Indonesia. Adanya inovasi pengelolaan wakaf di dunia Islam ini membawa dampak positif bagi kemaslahatan umat, hingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi umat. Para pengelola wakaf (nadzir) saat ini telah berevolusi menjadi lembaga professional dengan managemen perusahaan modern. Obyek wakaf yang selama ini hanya tanah, kini dikembangkan dalam berbagai produk misalnya wakaf pohon. Dari segi penyaluran wakaf saat ini telah dikembangkan berbagai asset wakaf dalam bentuk apartemen, rumah sakit, sekolah, perumahan dan perusahaan komersillainnya, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Evolusi ini patut diapresiasi oleh seluruh umat Islam, sebagai jawaban Islam bagi isu global kemiskinan. Selain itu sikap kritis juga diperlukan dalam upaya mengontrol pengelolaan wakaf yang lebih amanah dan profesional. Ke depan diharapkan wakaf menjadi roda penggerak perekonomian umat, sehingga permasalahan kemiskinan yang dialami oleh sebagian umat Islam dapat ditangani, minimal dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut. Syaratnya adalah dengan menggali sumber-sumber wakaf di masyarakat, pengelolaan secara professional dan penyaluran wakaf yang bersifat produktif.

PDF

DAFTAR PUSTAKA

  1. ————–, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Kementerian Pendidikan Nasional
  2. A. Fyzee. (1966). Outlines of Muharnmadan Law. Desain oleh Arifien Bey. Tinta Mas, Jakarta.
  3. Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung: Alumni
  4. Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Seri Hukum Agraria II. Bandung: Alumni. 1978.
  5. Ali, Muhamad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
  6. Maulana Muhamad, (1980). The Religion of Islam. Terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bahrun. PT Ikhtiar Baru, Jakarta.
  7. Al-Syafi’i. Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibnu Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi’i, Al-Umm, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
  8. Al-Syiba’i. Mustafa, Al-Istirkiyah al-Islamiyah. Alih bahasa. H.A. Malik Ahmad CV. Mulia, Jakarta, Tahun 1964
  9. Al-Zuhaily. Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Dar al-Fikr, Damsyik, 1984. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga
  10. Azyumardi Azra dkk, Berderma Untuk Semua, Bandung : Teraju Kelompok Mizan Pustaka. Tahun 2002
  11. Basyir, Ahmad Azhar, (1987). Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. Al Ma’arif, Bandung.
  12. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama. (1991). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
  13. Djunaedi, Ahmad dkk. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
  14. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Disertasi pada UIN Sunan Gung Djati Bandung, tahun 2010.
  15. http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN akses 23 januari 2012
  16. http://www.bps.go.id akses 23 januari 2012
  17. Ibnu Qudamah Al-Maqdisy, Al-Mughni, Maktabah Syamilah
  18. Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia,  Yogyakarta: Dua Dimensi, Tahun 1985.
  19. Juhaya S. Praja (1995). Perwakafan di Indonesia, Yayasan Tiara, Bandung.
  20. Abu Wahab, Ahkam fi al-Waqf. Matba’ah al Nasy, Mesir, tahun 1951
  21. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Anthropologi, Jakarta : Rhineka Cipta, Tahun 2002
  22. Muhammad Salam, Ahkam al-Usrah fi al-Islam, Kairo: Dar al-Nahdlat al Arabiyah, tahun 1970
  23. Mod Zain B. aji Otman, Islamic Law wit Special Reference To Te Institusion of Waqf, Kuala Lumpur : Prime Ministers Departement Reliios Affairs Division (Islamic Center)., tahun 1982, al. 111
  24. Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al-Waqf, Kairo: Qismu Dirasah Al-Qanuniyah, Tahun 1959.
  25. Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir. 1984
  26. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
  27. Praja, Juhaya S., Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara. 1993.
  28. Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz III, Kairo : Dar Al-Fatha li ‘Ilam wa al-Araby.
  29. Muhammad Mustafa, Muhadharat fi al-Waqfi wa al-Washiyati. Dar al-Ta’lif, Mesir, tahun 1957
  30. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Pers, tahun 1990.
  31. Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.

32.     Truman SimanjuntakArchaeology: Indonesian Perspective : R.P. Soejono’s festschrift, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2006

  1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria .
  3. Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Radar Jaya Offset, Tahun 1999

 

 

Categories: FIQH

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *